Pimpinan DPRD Kab Gresik mengingatkan Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kekuatan fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 karena pendapatan asli daerah (PAD) pada triwulan pertama sangat minim.
Hal ini merespons hasil rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi III dengan sekretaris daerah, Achmad Washil Miftahul Rachman; Kepala BPPKAD Gresik, AM Reza Pahlevi; dan sejumlah OPD terkait.
“Hearing itu diketahui bahwa Pemda Gresik hingga bulan Maret ini punya stok anggaran Rp50 miliar,” kata Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim kepada wartawan, Selasa (21/3/2023).
Menurut dia, kekuatan fiskal belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 diproyeksikan sekitar Rp4,1 triliun, sedangkan fiskal pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp3,9 triliun. Dari kekuatan fiskal belanja itu, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok sekitar Rp1,5 triliun.
“Kalau patokan target PAD Rp1,5 triliun, idealnya pendapatan asli daerah pada bulan Maret sudah masuk minim Rp375 miliar dong,” ucap Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Nurhamim menegaskan, dari stok keuangan yang dimiliki Pemkab Gresik Rp50 miliar hingga bulan Maret, dana itu setelah dibuat melunasi hutang proyek tahun 2023 Rp20 miliar, maka tinggal Rp30 miliar.
“Untuk itu, kami minta agar kinerja Pemkab Gresik, khususnya OPD penghasil harus lebih digiatkan. Jika tidak, program yang telah dicanangkan dalam APBD 2023 tidak terlaksana maksimal karena terkendala pembiayaan,” paparnya.
Ia menyebutkan, kalau kinerja OPD menurun, maka dikhawatirkan berdampak terhadap dana tranfer daerah.
“Ada kemungkinan dana transfer akan berkurang lagi kalau model kinerja eksekutif cuma gini-gini ae,” cetusnya.
Nur Hamim mengaku, setiap bertemu dengan OPD dalam focus group discussion (FGD), ia selalu mengingatkan problem daerah yang sedang dihadapi oleh pemerintah.
“Bisa dicek, di setiap saya ngasih materi FGD di OPD-OPD mas, saya selalu ingatkan problem daerah yang sedang kita hadapi berikut solusi yang harus kita lakukan,” tutupnya.
