Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka acara sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Workshop Implementasi Nawakarsa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik tahun 2023, hari Kamis (19/05).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Gresik ini dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, Kasubbag program dan pelaporan atau pejabat yang membidangi, serta tim penyusun RKPD tahun 2023.
Untuk diketahui, workshop ini merupakan salah satu rangkaian dalam rancangan akhir RKPD dalam rangka mengimplementasikan program Nawakarsa, dan kemudian akan dilanjutkan dengan desk rancangan kerja perangkat daerah terhadap penyempurnaan RKPD tahun 2023 pada 23-25 Mei 2022.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang hadir didampingi Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini tentunya menjadi suatu starter untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi tujuan Nawakarsa benar-benar harus tercapai.
“Kita telah mengalami turbulensi kondisi yang cukup berat akibat pandemi Covid-19. Tetapi dengan energi positif seperti saat ini, mudah-mudahan Nawakarsa bisa benar-benar tercapai. Mari kita bekerja bersama, bekerja lebih keras. Waktu yang paling tepat adalah sekarang. Sudah tidak boleh ada lagi lipsing-lipsing saja, rohnya Nawakarsa, termasuk didalamnya juga Nawakarsa,” tegas Bupati Yani.
Dijelaskan bahwa didalam Nawakarsa memiliki tujuan masing-masing, maka setiap perangkat daerah harus benar-benar bisa menerjemahkan apa itu Nawakarsa.
“Program Nawakarsa ini jika kita peras sampai ke intisari hanya terdiri dari 9 (program pokok). Yang Pertama adalah soal penanganan banjir kali Lamong. Kedua adalah masalah terkait data kemiskinan, dimana ini berdampak pada efektifitas program pengentasan kemiskinan. Ketiga PKH Inklusif, dimana kita focus pada masyarakat yang sudah masuk desil I dan II dalam DTKS namun belum tersentuh program bantuan sosial manapun maupun warga yang dirasa miskin ber-KTP Gresik tapi belum masuk DTKS, seperti lansia yang tidak memiliki KTP, para Disabilitas, para kepala rumah tangga perempuan dan kelompok marginal lain,” jelas Bupati Yani
“Keempat, terkait dengan pembangunan infrastruktur di tingkat dusun yang menghubungkan antar desa melalui program gerbang dusun. Kelima, meningkatkan gairah sektor pariwisata dan ekraf di Kabupaten Gresik melalui Gresik Kota Bandar. Keenam, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program Go-Tani. Ketujuh, transformasi digitalisasi Kabupaten Gresik melalui Gresikpedia. Kedelapan, perluasan kesempatan kerja baik yang bersifat pelatihan seperti santri 4.0 dan revitalisasi BLK, maupun yang bersifat kewirausahaan seperti Gresik Jagoan, Gresik Komik dan One pesantren one product (OPOP). Kesembilan, masalah lingkungan yakni terselesaikannya TPA dan sistem pengelolaan sampah terpadu ditingkat kecamatan serta taman kota yang ramah anak dan difabel,” lanjutnya. (Har)
