Kabargresik.com – Sebanyak sepuluh warga negara asing asal negara China yang di periksa imigrasi merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal. Mereka diketahui bekerja menjadi kuli batu di salahsatu gudang yang berada di Desa Golokan Sidayu. Mereka masuk hanya menggunakan paspor serta tidak mempunyai ijin bekerja di Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Mulyanto, melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kencono Subroto mengatakan kesepuluh tenaga kerja asing yang bekerja di salahsatu gudang Desa Golokan Kecamatan Sidayu tersebut ilegal.
Ketika digeledah oleh tim Imigrasi dan Disnaker, mereka tidak mempunyai dokumen yang lengkap, bahkan kesepuluh tenaga kerja asing asal negeri tirai bambu itu hanya mempunyai dokumen paspor.
“Ketika digeledah oleh tim, hanya menemukan paspor dan langsung diamankan oleh pihak imigrasi. Mereka ilegal sebab tidak ada dokumen ijin bekerja di Indonesia,” kata Kencono. Senin (06/11/2017).
Mempekerjakan TKA di perusahaan, lanjut Kencono terdapat payung hukumnya yakni Permenaker RI no 16 tahun 2015 junto jo 35 tahun 2015 tentang tata cara penggunakan TKA dan ijin mempekerjakan TKA yang diatur dalam PP 97 Tahun 2012 tentang pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing).
“Mereka menyalahgunakan bebas visa untuk bekerja. Menurut aturan orang asing tidak boleh bekerja kasar seperti kuli batu. Dan ketika kami ke lokasi mereka bekerja menjadi kuli batu, jadi itu adalah pelanggaran,” tambah dia.
Terkait alur mempekerjakan orang asing menurut aturan yakni perusahaan pemakai TKA harus menyampaikan RPTKA (rencana pemakaian tenaga kerja asing) ke Kemenakertrans RI dan mendaftarkan TKA ke Kemenlu.
Setelah itu, Kemenakertrans menerbitkan IMTA yang merupakan dokumen resmi untuk orang asing yang bekerja di Indonesia, lalu Kemenlu melalui Imigrasi menerbitkan KITAS (kartu ijin tinggal sementara). Setelah itu maka TKA bisa bekerja di perusahaan yang mempekerjakan mereka.
Sedangkan pembayaran retribusi bagi TKA antar propinsi pengurusannya di Jakarta, bila mempekerjakan TKA antar kabupaten atau kota maka bayar retribusi di P2T Propinsi. Bila TKA bekerja di satu lokasi dalam Kabupaten atau Kota maka pembayaran retribusi di BPMP setempat.
Kencono menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih memantau gudang yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal itu. Bahkan, pihaknya sudah menelpon pemilik gudang namun tidak ada jawaban.
” Disnaker Gresik hanya memantau dan memetakan. Untuk pengawasan TKA itu adalah wewenng Disnaker Jatim bidang pengawasan. Tapi ini kami masih pantau dan awasi bareng-bareng,” jelas Kencono. (Akmal/tik).
