Kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik masih terus terjadi. Ancaman seperti intimidasi, doxing, bullying, hingga pembunuhan dan pembakaran rumah masih mengintai para jurnalis. Padahal, mereka berperan penting dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis menjadi hal yang mendesak.
Sebagai langkah konkret, Dewan Pers bersama International Media Support (IMS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) berjudul Meningkatkan Keamanan dan Standar Profesional Wartawan di Indonesia pada Kamis (6/3/2025) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan standar profesionalisme wartawan di Tanah Air.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyatakan bahwa kemitraan dengan IMS merupakan strategi penting dalam memastikan keselamatan jurnalis. “Upaya perlindungan terhadap jurnalis sudah memiliki berbagai mekanisme, tetapi masih diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memperkuatnya,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Dewan Pers juga menjalin kerja sama dengan Polri, Mahkamah Agung (MA), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Langkah ini bertujuan melindungi wartawan dari ancaman kriminalisasi dan kekerasan lainnya. Namun, keterlibatan lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan tetap dibutuhkan agar perlindungan lebih menyeluruh, termasuk bagi jurnalis perempuan.
“Dewan Pers mengapresiasi IMS yang telah membantu dalam penyusunan konsep perlindungan ini. Kerja sama ini tidak hanya sebatas penyusunan mekanisme, tetapi juga memastikan implementasi dan pengawasannya,” tambah Ninik. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mengikat bagi seluruh lembaga terkait dalam mencegah kekerasan terhadap wartawan.
IMS Dukung Kebebasan Pers dan Keamanan Jurnalis
IMS Asia Regional Director, Lars Bestle, menegaskan komitmen IMS dalam mendukung kebebasan pers dan independensi media. Menurutnya, perlindungan terhadap jurnalis dari ancaman kekerasan sangat penting untuk memastikan jurnalisme dapat berfungsi bagi kepentingan publik.
“Kami melihat kerja sama ini sebagai langkah esensial untuk membangun ekosistem media yang lebih aman dan berkelanjutan di Indonesia,” ungkap Lars. Ia juga menyebutkan bahwa model kerja sama ini berpotensi dikembangkan ke negara lain di Asia dan tingkat global.
Saat ini, mekanisme nasional untuk perlindungan jurnalis di Indonesia tengah disusun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk konstituen Dewan Pers, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), kementerian dan lembaga negara, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Proses ini diawali dengan serangkaian diskusi kelompok terfokus (focus group discussion atau FGD) yang telah digelar tiga kali.
Tim penyusun kini tengah merumuskan mekanisme berdasarkan hasil diskusi, mengacu pada tiga pilar utama, yaitu pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Nantinya, mekanisme ini akan disosialisasikan guna memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami aturan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Data Internasional: Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat
Pada momen penandatanganan MoU ini, turut diadakan sesi pemaparan mengenai kondisi media dan jurnalis di Indonesia. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nani Afrida, dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, menjadi pembicara dalam sesi ini.
Berdasarkan data Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), sepanjang tahun 2024, sebanyak 516 jurnalis dipenjara dan 122 wartawan serta pekerja media terbunuh, termasuk di wilayah konflik Timur Tengah dan Gaza. Di tingkat nasional, berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan masih terjadi, di antaranya:
- Gugatan perdata terhadap media di Makassar senilai Rp700 miliar,
- Pembunuhan jurnalis Rico Sempurna yang disertai pembakaran rumah,
- Penganiayaan jurnalis Hary Kabut di NTT,
- Teror bom di kantor redaksi Jubi di Papua,
- Perusakan mobil jurnalis Tempo,
- Tindakan swasensor dan pemaksaan penurunan berita (take down).
Menurut Nani Afrida, banyak kasus yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan yang lebih kuat untuk memastikan keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Pemangku Kepentingan Hadir dalam Penandatanganan MoU
Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Programme Manager for Human Rights and Democracy of the European Union Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, Saiti Gusrini; IMS Asia Regional Advisor, Ranga Kalansooriya; IMS Indonesia Country Manager, Eva Danayanti; perwakilan Kedutaan Besar Inggris dan Swiss; serta anggota Dewan Pers, A. Sapto Anggoro dan Asep Setiawan. Turut hadir pula Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, yang mewakili masyarakat pers.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan jurnalis dapat bekerja lebih aman, bebas dari ancaman, dan terus menjaga independensi pers di Indonesia.
