Focus group discussion (FGD) DPRD Gresik dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) membahas masalah pembangunan kabupaten Gresik, Rabu (26/10/2022).
Komisi III DPRD Gresik diwakili sekretaris , Abdullah Hamdi,didaulat sebagai narasumber Focus group discussion (FGD) bersama Kepala Bappeda Misbahul Munir, serta moderator Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG), M.Syuhud Almanfaluty.
Permasalahan perkotaan juga dibahas diantaranya soal wajah Pasar Kota dan Pasar Baru Gresik yang kumuh, jalan dan trotoar kota yang sempit, kemiskinan, infrastruktur, penangan banjir Kali Lamong, dan banjir kota Gresik, IT, hingga keterbatasan anggaran di OPD untuk menjalankan program.
Adim, peserta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Ia mengungkapkan kondisi wajah (depan) Pasar Baru dan Pasar Kota yang kumuh.
“Pedagang berjualan di atas trotoar. Sampah berserakan. Jalan sekitar macet. Apa tak ada penertiban dari OPD terkait?. Padahal kedua pasar itu bagian dari wajah Kota Gresik, karena berada di wilayah perkotaan,” katanya.
Hendri, peserta lain dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Ia mengaku OPDnya sebetulnya ingin membuat aplikasi untuk ruang informasi publik agar masyarakat bisa mudah mengetahui program yang telah dijalankan.
“Selama ini kami kesulitan setiap mengajukan anggaran untuk IT itu, meski nilainya kecil. Anggaran selalu dicoret. Sepertinya dianggap tak penting,” ungkapnya.
Salain itu, banyak muncul pertanyaan lain seperti Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), yang ploting aggarannya masih relatif kecil, sehingga dalam pelayanan masyarakat seperti saat ada insiden kebakaran belum bisa naksimal, lantaran keterbatasan sejumlah sarana. Antara lain, masih minimnya mobil pemadam, di setiap kecamatan belum semua berdiri posko, dan lainnya.
Abdullah Hamdi menyatakan, dalam program Nawa Karsa Bupati Fandi Akhmad Yani, dan Wabup Aminatun Habibah, ada 3 skala prioritas di tahun ini. Yakni, penanganan banjir Kali Lamong, penanganan infrastrukr jalan, dan penanganan kemiskinan.
“Program ini sudah mulai tampak. Kali Lamong meluap. Banjir. Surutnya air sekarang lebih cepat. Desa yang terendam berkurang, karena Kali Lamong terus dinormalisasi. Sementara soal panangan kemiskinan terus dilakukan perbaikan data, dan program untuk mengatasinya,” imbuhnya.
Namun, di sisi infrastruktur kata Hamdi, penanganan yang dilukukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) belum seperti harapan. Ia lantas mencontohkan proyek pembangunan Jembatan Kacangan, di Desa Kacangan, Kecanatan Benjeng.
Jembatan ini untuk penghubung transportasi di Kali Lamong. Saat ini belum ranpung. Sementara debit Kali Lamong sudah naik sehingga meluber dan membanjiri desa-desa di sekitar.
“DPRD Gresik sudah menganggarkan perencanaan di APDB-Perubahan tahun sebelumnya. Harapannya awal tahun anggaran berjalan sudah bisa lelang. Namun faktanya lelang tetap molor, sehingga jelang akhir tahun proyek belum selesai. Contohnya Jembatan Kacangan,” ungkap Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik ini.
Ia menyatakan bahwa setiap pembangunan membawa dampak. Dan, dalam melakukan perubahan, perbaikan tak ada kata terlambat
“Tidak ada kata terlambat. Kita bisa berbuat. Saya yakin dengan kepemimpin sekarang ini Gresik bisa lebih baik,” terangnya.
Terkait soal pasar kumuh, Hamdi menyatakan bahwa, masyarakat konsumen pergi ke pasar butuh kenyamanan.
“Karena kumuh, maka OPD yang bertanggungjawab.Harus turun,” pintanya.
Kemudian soal Damkar, bahwa sejauh ni Damkar saat melakukan pemadaman objek terbakar, barang sudah habis dan api sudah padam baru datang. Hal ini salah satu faktornya jauh.
“Makanya, diharapkan ada posko-posko Damkar di setiap kecamatan. Atau minmal 2 kecamatan 1 posko. Termasuk juga yang ada di Pulau Bawean. Agar penanganan bisa cepat,” harapnya.
Adapun soal aplikasi untuk program OPD, Hamdi menyarankan membangun command center (CC) yang representatif.
“Sehingga, OPD bisa manfaatnya CC itu untuk program-programnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Misbahul Munir menyatakan, bahwa Pemkab Gresik saat ini dengan dibantu anggaran dari APBN tengah membangun 7 ruas Kota Gresik.
” Pembangunan ini untuk penanganan daerah-daerah kumuh di kota. Menata daerah kumuh dalam satu kawasan,” katanya.
Untuk itu, kata ia, dalam mewujudkan program pembangunan harus melibatkan semua stake holders agar seiring.
“Itu semua untuk mewujudkan pembangunan di Gresik,” katanya.
Dikatakan ia, Pemkab Gresik dalam penataan kota, mulai soal saluran pembuangan air, sudah ada master plant drainase. Sudah dikaji. Tapi implemtasi belum tuntas.
“Harapan penataan kawasan kumuh ini untuk merubah wajah kota, sehingga jadi menarik wisatawan,” tuturnya.
Ditambahkan Munir, Pemkab Gresik saat ini juga tengah melakukan kerja sama dengan kabupaten dan kota tetangga untuk kemajuan daerah. Setelah dengan Bupati Sidoarjo, hari ini dengan Wali Kota Surabaya.
“Hari ini Pak Bupati mengajak Kepala OPD datang ke Kota Surabaya. Kita akan kerjasama koneksitas wilayah. Kali ini, kerjasama dengan Surabaya untuk pelebaran jalan di Menganti, Gresik menuju Lakarsantri, Surabaya untuk memajukan wilayah disana,” terangnya.
Dalam pelebaran jalan ini, akan kerjasma dengan pengembang. Lahannya milik pengembang. Sudah oke.
“Sehingga, nantinya ada integrasi transportasi Surabaya-Gresik. Nantinya ada kerja sama seperti suplai pangan berupa komoditi beras, ayam, dan lainnya dari Gresik ke Surabaya,” tutupnya. (ad/tik)
